Author Archives: kennywiston_admin

SPBU Swasta Tolak BBM Pertamina: Antara Etanol, Ekonomi Energi, dan Aspek Hukum

Syafira Almutahaliya SPBU Swasta Tolak BBM Pertamina: Antara Etanol, Ekonomi Energi, dan Aspek Hukum Keputusan SPBU swasta besar seperti PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan BP-AKR (BP) untuk membatalkan pembelian base fuel impor dari Pertamina membuka perdebatan baru dalam sektor energi nasional. Alasannya sederhana tapi krusial: kandungan etanol 3,5% dinilai berisiko merusak mesin serta infrastruktur, …

Continue reading “SPBU Swasta Tolak BBM Pertamina: Antara Etanol, Ekonomi Energi, dan Aspek Hukum”

BPK Bongkar Dugaan Korupsi di PT Saka Energi, Negara Terancam Rugi Triliunan

Boy Rodriguez BPK Bongkar Dugaan Korupsi di PT Saka Energi, Negara Terancam Rugi Triliunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan serius terkait praktik akuisisi yang dilakukan PT Saka Energi Indonesia, anak usaha PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Laporan audit itu Temuan BPK atas Dugaan Korupsi di PT Saka Energi Indonesia Latar Belakang PT Saka Energi …

Continue reading “BPK Bongkar Dugaan Korupsi di PT Saka Energi, Negara Terancam Rugi Triliunan”

Gugatan Kelangkaan BBM: Menteri ESDM, Pertamina, dan Shell Dihadapkan ke Pengadilan

Kenny Wiston Seorang konsumen setia PT Shell Indonesia, Tati Suryati, resmi mengajukan gugatan perdata terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, PT Pertamina (Persero), dan PT Shell Indonesia. Gugatan dengan Nomor Perkara 648/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui kuasa hukumnya, Boyamin Bin Saiman bersama Kurniawan Adi Nugroho …

Continue reading “Gugatan Kelangkaan BBM: Menteri ESDM, Pertamina, dan Shell Dihadapkan ke Pengadilan”

MK Menata Ulang UU Tapera

Kenny Wiston LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mewajibkan pekerja, baik di sektor formal maupun informal, menjadi peserta program tabungan perumahan. Hal ini menimbulkan keberatan dari kalangan pekerja, khususnya terkait dengan kewajiban pemotongan sebagian penghasilan. Sebagai respons, Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah …

Continue reading “MK Menata Ulang UU Tapera”

Masukan RUU BUMN: Minimalisir Kriminalisasi Pengurus

Kenny Wiston PENDAHULUAN RUU BUMN sedang digodok. Perlu masukan agar pengurus BUMN dapat bekerja dengan tenang dan profesional tanpa dihantui rasa takut dan kriminalisasi atas kerugian BUMN. Harus ada penjabaran mana  yang dapat dikategorikan sebagai kerugian negara atau BUMN, dan apa keterkaitan unsur pihak yang diuntungkan dalam hukum administrasi dan tindak pidana korupsi.  Selain itu, …

Continue reading “Masukan RUU BUMN: Minimalisir Kriminalisasi Pengurus”

Aggregator Migas di Indonesia

Kenny Wiston PENDAHULUAN Memorandum ini membahas aspek hukum terkait fungsi, kriteria, dan penetapan aggregator atau penyangga migas di Indonesia, termasuk pihak yang dapat dan seharusnya didukung sebagai aggregator, serta perbandingan dengan praktik internasional. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya di sektor hilir migas, dengan menyoroti mekanisme perizinan, penugasan, dan pengawasan pemerintah. …

Continue reading “Aggregator Migas di Indonesia”

SKK Migas: Model Lembaga Pengelola Hulu Migas Ideal?

Kenny Wiston PENDAHULUAN Tulisan ini membahas tata kelola kelembagaan hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, dengan fokus pada sejarah pembentukan SKK Migas, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait BP Migas, status kelembagaan SKK Migas, serta perbandingan dengan praktik internasional. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, serta peraturan pelaksana …

Continue reading “SKK Migas: Model Lembaga Pengelola Hulu Migas Ideal?”

Wacana dan Masa Depan KBUMN Dalam Kacamata Hukum

Kenny Wiston PENDAHULUAN Saat ini, ada berbagai wacana dan pendapat mengenai masa depan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Pemerintah telah membubarkan beberapa BUMN yang dinilai tidak sehat. Sementara itu, wacana peleburan Kementerian BUMN ke dalam Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga mengemuka, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri …

Continue reading “Wacana dan Masa Depan KBUMN Dalam Kacamata Hukum”

Rezim Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Akibat Hukumnya, dan Implikasi Kepailitan terhadap Negara

Kenny Wiston PENDAHULUAN Memorandum ini membahas rezim kepailitan yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, jenis-jenis BUMN, akibat hukum apabila BUMN diputus pailit, serta kemungkinan negara dinyatakan pailit apabila melakukan perikatan perdata. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi yang relevan, dengan penekanan pada perbedaan perlakuan hukum antara BUMN berbentuk Persero dan …

Continue reading “Rezim Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Akibat Hukumnya, dan Implikasi Kepailitan terhadap Negara”

Menelisik Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk dan Aturan Penggunaan Strobo, Sirine dan Rotator

Kenny Wiston PENDAHULUAN Memorandum ini membahas ketentuan hukum terkait penggunaan strobo, sirene, dan rotator pada kendaraan bermotor di Indonesia, termasuk larangan pemasangan pada kendaraan pribadi, prosedur perizinan, serta penggunaan jasa pengawalan (patwal) yang dilengkapi perangkat tersebut. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penekanan pada pembatasan hak penggunaan, sanksi pidana atas pelanggaran, serta tata …

Continue reading “Menelisik Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk dan Aturan Penggunaan Strobo, Sirine dan Rotator”