Kenny Wiston PENDAHULUAN Tulisan ini membahas ketentuan hukum terkait penggajian dan remunerasi bagi asisten rumah tangga (ART), sopir pribadi, tukang kebun, dan pembersih kolam, serta aspek kepatuhan hukum yang wajib diperhatikan oleh pemberi kerja perorangan. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya mengenai status pekerja, penerapan upah minimum, sistem pengupahan, dan perlindungan hak-hak …
Author Archives: kennywiston_admin
SEKILAS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM KEPERDATAAN
Sandra Marisha Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit perbuatan atau interaksi antara seseorang dengan orang lain, bersinggungan dengan ranah hukum dalam artian terjadinya ketidaksesuaian maksud dengan tujuan. Atau bahkan seseorang telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, sehingga mengharuskan dia berhubungan dengan pihak berwajib dan menyelesaikan akibat perbuatannya tersebut di depan hakim. Dalam hukum perdata, permasalahan …
Continue reading “SEKILAS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM KEPERDATAAN”
Tata Kelola, Insentif, dan Strategi Pengembangan Panas Bumi di Indonesia: Aspek Availability, Pricing, Investasi, Manfaat, Konsumen, dan Pembenahan Regulasi
Kenny Wiston PENDAHULUAN Kali ini kita membahas kerangka hukum dan strategi pengembangan energi panas bumi di Indonesia, mulai dari aspek ketersediaan, penetapan harga, insentif investasi, manfaat bagi negara dan masyarakat, identifikasi konsumen akhir, hingga kiat percepatan pembangunan serta pembenahan perangkat hukum. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan memberikan rekomendasi normatif dan strategis …
Ketentuan Hukum, Aspek Kontraktual, Prospek Bisnis, dan Pembenahan Regulasi dalam Sewa dan Penggunaan Satelit di Indonesia serta Keterkaitannya dengan Data Centre
Kenny Wiston PENDAHULUAN Tulisan ini membahas secara komprehensif aspek hukum, perizinan, kontraktual, prospek bisnis, serta kebutuhan pembenahan perangkat hukum terkait sewa dan penggunaan satelit di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan industri data centre. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan terbaru dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 3 Tahun 2025 serta regulasi terkait lainnya. Tujuan memorandum ini …
Pengaturan, Implementasi, dan Tantangan Power Wheeling (Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi Listrik) di Indonesia
Kenny Wiston PENDAHULUAN Memorandum ini membahas aspek hukum, kelebihan dan kelemahan, kesiapan implementasi, serta tantangan kelembagaan terkait power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan transmisi listrik di Indonesia. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021, serta memperhatikan urgensi, hambatan, dan langkah-langkah …
Arah, Urgensi, dan Implementasi Regulasi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia
Kenny Wiston PENDAHULUAN Memorandum ini membahas arah kebijakan, urgensi pembentukan regulasi, status legislasi, serta langkah-langkah strategis yang wajib diambil oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka hukum nasional yang berlaku, dengan menyoroti peluang bisnis, kepastian hukum, serta peran stakeholder dalam pencapaian target bauran …
Kewenangan, Syarat, dan Tata Kelola Kepailitan BUMN dan Anak Usaha Pasca Perluasan Definisi serta Implikasi Kehadiran Danantara
Kenny Wiston PENDAHULUAN Pembahasan kali ini mengulik kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya, syarat dan kriteria kepailitan, serta pengaruh kehadiran Danantara sebagai entitas pengelola investasi BUMN. Selain itu, dianalisis pula kebutuhan perangkat hukum baru dan sikap Mahkamah Agung dalam menghadapi dinamika tata kelola BUMN di era regulasi terbaru. …
Mengenal Tupoksi Jaksa Pengacara Negara (JPN): Dapatkah bertindak selaku Kuasa Hukum Wapres dalam Gugatan Perdata?
Kenny Wiston, SH., LL.M., C.L.A., C.P.C.L.E., CP3P Dasar Hukum Dasar hukum yang mengatur tugas, wewenang, dan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah sebagai berikut: * Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021): * Pasal 30 ayat (2): Ini adalah landasan utama bagi JPN. Pasal …
Aspek Hukum Kontrak Pintar (Smart Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia
Kenny Wiston PENDAHULUAN Tulisan ini membahas aspek hukum terkait kontrak pintar (smart contract) dalam sistem hukum Indonesia, termasuk definisi, kelebihan dan kelemahan, upaya hukum dalam hal sengketa, serta tingkat keamanan hukum penggunaannya. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-Undang Nomor …
Continue reading “Aspek Hukum Kontrak Pintar (Smart Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia”
Upaya Hukum Terhadap Kekerasan dalam Pernikahan Sirri
Sandra Marisha, SH PENDAHULUAN Kali ini kita membahas upaya hukum yang dapat ditempuh dalam kasus kekerasan pada pernikahan sirri, dengan menyoroti perbedaan perlakuan hukum antara pernikahan yang sah secara negara dan pernikahan sirri menurut hukum Indonesia. Analisis difokuskan pada dasar hukum yang relevan, yaitu penggunaan delik penganiayaan dibandingkan dengan delik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), …
Continue reading “Upaya Hukum Terhadap Kekerasan dalam Pernikahan Sirri”