Author Archives: kennywiston_admin

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Pembatalan Perkawinan

Sandra Marisha, SH PENDAHULUAN Memorandum ini membahas kewenangan jaksa pengacara negara dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam konteks tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, memorandum ini juga menelaah putusan pengadilan dan yurisprudensi terkait pembatalan perkawinan oleh jaksa. Analisis dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, …

Continue reading “Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Pembatalan Perkawinan”

Tangkap Tangan dan Tertangkap Tangan Dalam Perspektif Hukum

Kenny Wiston PENDAHULUAN Operasi Tangkap Tangan (OTT, sting operation) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, berbeda dengan Tertangkap Tangan (caught red handed) oleh aparat penegak hukum dalam  konteks KUHAP. Apa syarat yang harus ada untuk melakukan OTT oleh KPK dan Kejaksaan? Apakah KPK dan Kejaksaan memiliki yurisdiksi  terhadap pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) …

Continue reading “Tangkap Tangan dan Tertangkap Tangan Dalam Perspektif Hukum”

Regulasi, Bio Certificate dan Mekanisme Perdagangan Karbon serta Klausula Penting dalam Kontrak Perdagangan Karbon di Indonesia

Kenny Wiston PENDAHULUAN Memorandum ini membahas ketentuan hukum terkait bio certificate dan pasar karbon (carbon credit market) di Indonesia, termasuk syarat, prosedur,  tata cara berbisnis karbon, model perdagangan karbon serta klausula penting dan essential dalam kontrak perdagangan karbon. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penekanan pada instrumen yang diakui secara hukum dalam perdagangan …

Continue reading “Regulasi, Bio Certificate dan Mekanisme Perdagangan Karbon serta Klausula Penting dalam Kontrak Perdagangan Karbon di Indonesia”

Pengelolaan Sumur Minyak dan Gas Bumi Oleh Masyarakat Berdasarkan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025

Kenny Wiston PENDAHULUAN Memorandum ini membahas aspek hukum terkait pengelolaan sumur minyak dan gas bumi (migas) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025, dengan penekanan pada latar belakang regulasi, batasan kewenangan masyarakat, definisi sumur masyarakat, kecukupan Permen ESDM sebagai payung hukum, serta pemahaman yang harus dimiliki masyarakat terhadap …

Continue reading “Pengelolaan Sumur Minyak dan Gas Bumi Oleh Masyarakat Berdasarkan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025”

Pengelolaan Aset BPI Berdasarkan PP 34/2025

Kenny Wiston PENDAHULUAN 5 Agustus 2025 Pemerintah mengundangkan PP 34 Tahun 2025. Memorandum ini disusun untuk memberikan pemahaman hukum terkait tata cara pengelolaan aset, status kekayaan dan kerugian, sektor dan bidang pengelolaan, serta inti sari pengaturan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025. Pembahasan difokuskan pada …

Continue reading “Pengelolaan Aset BPI Berdasarkan PP 34/2025”

ESKALASI AMBALAT: WAR OF NERVES OR OPEN WAR?

Kenny Wiston Teringat saat menulis skripsi di medio 91 sampai 92 tentang sengketa Indonesia Malaysia di pulau Sipadan dan Ligitan sebagai tugas akhir di Jurusan Hukum Internasional, Fakutas Hukum Universitas Andalas, saya tersentak dengan sengketa kali ini yang melibatkan pihak yang sama yakni Blok Ambalat  yang kaya akan Migas. Tulisan kali ini membahas sejarah dan …

Continue reading “ESKALASI AMBALAT: WAR OF NERVES OR OPEN WAR?”

PENGGUNAAN RADIO/TV DI KAFE, ANGKUTAN UMUM DAN BAND DI ACARA KANTOR

Kenny Wiston PENDAHULUAN Tulisan ini membahas kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik di berbagai tempat usaha, acara komersial, dan layanan publik komersial, angkutan umum baik menggunakan radio/tv maupun menyewa band di acara kantor. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme pembayaran, pengecualian, serta sanksi hukum. PEMBAHASAN Kewajiban Membayar Royalti atas …

Continue reading “PENGGUNAAN RADIO/TV DI KAFE, ANGKUTAN UMUM DAN BAND DI ACARA KANTOR”

Melaporkan Hakim Bermasalah

  Kenny Wiston PENDAHULUAN Tulisan ini membahas tata cara pelaporan hakim bermasalah, lembaga yang berwenang menerima laporan, jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, mekanisme penjatuhan sanksi, serta hak dan upaya hukum bagi hakim yang dijatuhi sanksi administratif. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan instrumen normatif yang berlaku di Indonesia, dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif dan rekomendasi …

Continue reading “Melaporkan Hakim Bermasalah”

Royalti atas Pemutaran Lagu/Musik di Kafe, Restoran, dan Tempat Usaha Lainnya serta Mekanisme Distribusi Royalti di Indonesia

Kenny Wiston PENDAHULUAN Memorandum ini membahas kewajiban hukum pemilik kafe, restoran, dan tempat usaha lain dalam memutar lagu/musik secara komersial, termasuk mekanisme pembayaran dan distribusi royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta peraturan …

Continue reading “Royalti atas Pemutaran Lagu/Musik di Kafe, Restoran, dan Tempat Usaha Lainnya serta Mekanisme Distribusi Royalti di Indonesia”

Legal Status and Consequences of Digital Resignation, Post-Resignation Conduct, and Data Management by Employees under Indonesian Law

Jack Wiston INTRODUCTION This memorandum addresses the legal framework and implications of digital resignation (resign digital), the legal prohibitions applicable to former employees after resignation, and the lawful management of work-related data before and after resignation in Indonesia. The analysis is based on relevant provisions of Indonesian labor law, electronic information law, trade secret law, …

Continue reading “Legal Status and Consequences of Digital Resignation, Post-Resignation Conduct, and Data Management by Employees under Indonesian Law”