Kenny Wiston LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mewajibkan pekerja, baik di sektor formal maupun informal, menjadi peserta program tabungan perumahan. Hal ini menimbulkan keberatan dari kalangan pekerja, khususnya terkait dengan kewajiban pemotongan sebagian penghasilan. Sebagai respons, Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah …
Category Archives: Articles
Masukan RUU BUMN: Minimalisir Kriminalisasi Pengurus
Kenny Wiston PENDAHULUAN RUU BUMN sedang digodok. Perlu masukan agar pengurus BUMN dapat bekerja dengan tenang dan profesional tanpa dihantui rasa takut dan kriminalisasi atas kerugian BUMN. Harus ada penjabaran mana yang dapat dikategorikan sebagai kerugian negara atau BUMN, dan apa keterkaitan unsur pihak yang diuntungkan dalam hukum administrasi dan tindak pidana korupsi. Selain itu, …
Continue reading “Masukan RUU BUMN: Minimalisir Kriminalisasi Pengurus”
Aggregator Migas di Indonesia
Kenny Wiston PENDAHULUAN Memorandum ini membahas aspek hukum terkait fungsi, kriteria, dan penetapan aggregator atau penyangga migas di Indonesia, termasuk pihak yang dapat dan seharusnya didukung sebagai aggregator, serta perbandingan dengan praktik internasional. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya di sektor hilir migas, dengan menyoroti mekanisme perizinan, penugasan, dan pengawasan pemerintah. …
SKK Migas: Model Lembaga Pengelola Hulu Migas Ideal?
Kenny Wiston PENDAHULUAN Tulisan ini membahas tata kelola kelembagaan hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, dengan fokus pada sejarah pembentukan SKK Migas, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait BP Migas, status kelembagaan SKK Migas, serta perbandingan dengan praktik internasional. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, serta peraturan pelaksana …
Continue reading “SKK Migas: Model Lembaga Pengelola Hulu Migas Ideal?”
Wacana dan Masa Depan KBUMN Dalam Kacamata Hukum
Kenny Wiston PENDAHULUAN Saat ini, ada berbagai wacana dan pendapat mengenai masa depan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Pemerintah telah membubarkan beberapa BUMN yang dinilai tidak sehat. Sementara itu, wacana peleburan Kementerian BUMN ke dalam Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga mengemuka, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri …
Continue reading “Wacana dan Masa Depan KBUMN Dalam Kacamata Hukum”
Rezim Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Akibat Hukumnya, dan Implikasi Kepailitan terhadap Negara
Kenny Wiston PENDAHULUAN Memorandum ini membahas rezim kepailitan yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, jenis-jenis BUMN, akibat hukum apabila BUMN diputus pailit, serta kemungkinan negara dinyatakan pailit apabila melakukan perikatan perdata. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi yang relevan, dengan penekanan pada perbedaan perlakuan hukum antara BUMN berbentuk Persero dan …
Menelisik Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk dan Aturan Penggunaan Strobo, Sirine dan Rotator
Kenny Wiston PENDAHULUAN Memorandum ini membahas ketentuan hukum terkait penggunaan strobo, sirene, dan rotator pada kendaraan bermotor di Indonesia, termasuk larangan pemasangan pada kendaraan pribadi, prosedur perizinan, serta penggunaan jasa pengawalan (patwal) yang dilengkapi perangkat tersebut. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penekanan pada pembatasan hak penggunaan, sanksi pidana atas pelanggaran, serta tata …
Kiat Bebas Jeratan Hukum Mempekerjakan ART, Supir Pribadi, Tukang Kebun dan Pembersih Kolam di Rumah
Kenny Wiston PENDAHULUAN Tulisan ini membahas ketentuan hukum terkait penggajian dan remunerasi bagi asisten rumah tangga (ART), sopir pribadi, tukang kebun, dan pembersih kolam, serta aspek kepatuhan hukum yang wajib diperhatikan oleh pemberi kerja perorangan. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya mengenai status pekerja, penerapan upah minimum, sistem pengupahan, dan perlindungan hak-hak …
SEKILAS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM KEPERDATAAN
Sandra Marisha Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit perbuatan atau interaksi antara seseorang dengan orang lain, bersinggungan dengan ranah hukum dalam artian terjadinya ketidaksesuaian maksud dengan tujuan. Atau bahkan seseorang telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, sehingga mengharuskan dia berhubungan dengan pihak berwajib dan menyelesaikan akibat perbuatannya tersebut di depan hakim. Dalam hukum perdata, permasalahan …
Continue reading “SEKILAS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM KEPERDATAAN”
Tata Kelola, Insentif, dan Strategi Pengembangan Panas Bumi di Indonesia: Aspek Availability, Pricing, Investasi, Manfaat, Konsumen, dan Pembenahan Regulasi
Kenny Wiston PENDAHULUAN Kali ini kita membahas kerangka hukum dan strategi pengembangan energi panas bumi di Indonesia, mulai dari aspek ketersediaan, penetapan harga, insentif investasi, manfaat bagi negara dan masyarakat, identifikasi konsumen akhir, hingga kiat percepatan pembangunan serta pembenahan perangkat hukum. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan memberikan rekomendasi normatif dan strategis …