PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA Jenis-Jenis Talak Dan Hak Ayah Memperoleh Hak Asuh/Hadhanah Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa sudah menjadi kehendak dari orang-orang yang melangsungkan perkawinan agar perkawinannya berlangsung terus menerus dan hanya terputus apabila salah seorang baik suami ataupun istri meninggal dunia. Namun dalam kenyataan, banyak pasangan suami istri yang terpaksa harus putus ikatan perkawinannya …
Category Archives: Articles
Famous And Well-Known Trade Marks Versus Domain Names In Cyberspace
Kenny Wiston Introduction Recently, there has been a massive growth in the registration of domain names, many of which consist of trademarks of the registrant. Because of their accessibility, domain names are the preferred way to specify an address to a computer. While designed to serve the function of enabling users to locate computer addresses …
Continue reading “Famous And Well-Known Trade Marks Versus Domain Names In Cyberspace”
Legal Certainty Of Surety Bond In Indonesia
Kenny Wiston Introduction A surety bond is a three-party agreement whereby the surety company guarantees the obligee (owner) that the principal (contractor) will perform a contract. In construction, contract surety bonds are provided to an obligee (typically the construction project owner) by licensed surety companies that commit their assets to support the performance and financial …
Continue reading “Legal Certainty Of Surety Bond In Indonesia”
Tata Cara Pengajukan Gugatan Perceraian oleh Istri di Pengadilan Agama
Bila Anda (pihak Istri) merasa bahwa perkawinan Anda tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan Gugatan Perceraian. Bagi yang beragama Islam, gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). 1. …
Continue reading “Tata Cara Pengajukan Gugatan Perceraian oleh Istri di Pengadilan Agama”
A Peep At A Rescue Culture Of Corporate Insolvency
Kenny Wiston Introduction When a company enters an insolvent state, the concerns over its potential dissolution extend beyond those of its creditors. Also at issue are matters of unemployment, the knock on effect on trading associates, public confidence and cumulatively, the economy. As an alternative to the winding up of an insolvent company, in the …
Continue reading “A Peep At A Rescue Culture Of Corporate Insolvency”
Controversies Surrounding Domain Names
Introduction As stated in the last issue of this journal, a domain name is not actually a name but an address in the same way as a postal address. It allows messages to be sent to a computer user at that address on the Internet. However, in fact, even for private users, not to …
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KPBU)
Reported by Andri Frandoni Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (“Perpres 38/2015”), Pemerintah membuka kesempatan bagi Badan Usaha untuk dapat aktif terlibat pada penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah. Keterlibatan Badan Usaha pada penyediaan infrastruktur tersebut bukan lagi dalam bentuk hubungan antara …
Continue reading “KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KPBU)”
Klausula Hitam dan Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Lisensi
Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)Praktisi Hukum, Co-Founder pada Pulungan, Wiston & Partners 2 Ketentuan tersebut secara tegas diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu …
Continue reading “Klausula Hitam dan Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Lisensi”
Penetapan Sementara Pengadilan Niaga Untuk Pelanggaran HKI
Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan Sementara tentang pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran HKI dan penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran HKI. (*)Praktisi Hukum, Co-Founder pada Pulungan, Wiston & Partners 13 Begitulah bunyi ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang HKI kita mengenai Penetapan …
Continue reading “Penetapan Sementara Pengadilan Niaga Untuk Pelanggaran HKI”