Kenny Wiston PENDAHULUAN Memorandum ini membahas aspek hukum terkait pengelolaan sumur minyak dan gas bumi (migas) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025, dengan penekanan pada latar belakang regulasi, batasan kewenangan masyarakat, definisi sumur masyarakat, kecukupan Permen ESDM sebagai payung hukum, serta pemahaman yang harus dimiliki masyarakat terhadap …
Category Archives: Articles
Pengelolaan Aset BPI Berdasarkan PP 34/2025
Kenny Wiston PENDAHULUAN 5 Agustus 2025 Pemerintah mengundangkan PP 34 Tahun 2025. Memorandum ini disusun untuk memberikan pemahaman hukum terkait tata cara pengelolaan aset, status kekayaan dan kerugian, sektor dan bidang pengelolaan, serta inti sari pengaturan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025. Pembahasan difokuskan pada …
Continue reading “Pengelolaan Aset BPI Berdasarkan PP 34/2025”
ESKALASI AMBALAT: WAR OF NERVES OR OPEN WAR?
Kenny Wiston Teringat saat menulis skripsi di medio 91 sampai 92 tentang sengketa Indonesia Malaysia di pulau Sipadan dan Ligitan sebagai tugas akhir di Jurusan Hukum Internasional, Fakutas Hukum Universitas Andalas, saya tersentak dengan sengketa kali ini yang melibatkan pihak yang sama yakni Blok Ambalat yang kaya akan Migas. Tulisan kali ini membahas sejarah dan …
Continue reading “ESKALASI AMBALAT: WAR OF NERVES OR OPEN WAR?”
PENGGUNAAN RADIO/TV DI KAFE, ANGKUTAN UMUM DAN BAND DI ACARA KANTOR
Kenny Wiston PENDAHULUAN Tulisan ini membahas kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik di berbagai tempat usaha, acara komersial, dan layanan publik komersial, angkutan umum baik menggunakan radio/tv maupun menyewa band di acara kantor. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme pembayaran, pengecualian, serta sanksi hukum. PEMBAHASAN Kewajiban Membayar Royalti atas …
Continue reading “PENGGUNAAN RADIO/TV DI KAFE, ANGKUTAN UMUM DAN BAND DI ACARA KANTOR”
Melaporkan Hakim Bermasalah
Kenny Wiston PENDAHULUAN Tulisan ini membahas tata cara pelaporan hakim bermasalah, lembaga yang berwenang menerima laporan, jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, mekanisme penjatuhan sanksi, serta hak dan upaya hukum bagi hakim yang dijatuhi sanksi administratif. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan instrumen normatif yang berlaku di Indonesia, dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif dan rekomendasi …
Royalti atas Pemutaran Lagu/Musik di Kafe, Restoran, dan Tempat Usaha Lainnya serta Mekanisme Distribusi Royalti di Indonesia
Kenny Wiston PENDAHULUAN Memorandum ini membahas kewajiban hukum pemilik kafe, restoran, dan tempat usaha lain dalam memutar lagu/musik secara komersial, termasuk mekanisme pembayaran dan distribusi royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta peraturan …
Legal Status and Consequences of Digital Resignation, Post-Resignation Conduct, and Data Management by Employees under Indonesian Law
Jack Wiston INTRODUCTION This memorandum addresses the legal framework and implications of digital resignation (resign digital), the legal prohibitions applicable to former employees after resignation, and the lawful management of work-related data before and after resignation in Indonesia. The analysis is based on relevant provisions of Indonesian labor law, electronic information law, trade secret law, …
Legal Status, Inheritance Rights, and Protection of Children Born from Unregistered (Sirri) Marriages under Indonesian Law
Kenny Wiston INTRODUCTION This memorandum addresses the legal status, inheritance rights, and protection mechanisms for children born from unregistered (sirri) marriages in Indonesia. The analysis is based on prevailing statutory provisions, relevant Constitutional Court decisions, and administrative regulations. Key issues include the civil status of such children, the evidentiary requirements for establishing paternity, the implementation …
Pengaturan Remunerasi dan Tantiem Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN serta Kewenangan Penetapan dan Peniadaan Tantiem oleh Pemegang Saham
Kenny Wiston PENDAHULUAN Memorandum ini membahas secara komprehensif pengaturan remunerasi dan tantiem bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.06/2018 Tahun 2018. Analisis difokuskan pada komponen, mekanisme penetapan, sifat tantiem, serta kewenangan pemegang saham …
DAM DIM: Duet Duo Super Holding Dalam Orkestra BPI Danantara
Kenny Wiston PENDAHULUAN Tahun 2025 merupakan momentum emas pembentukan perangkat hukum Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan dua super holding sekaligus yakni holding operasional (Danantara Aset Manajemen; DAM) dan holding investasi (Danantara Investasi Manajemen; DIM). Baik melalui UU Nomor 1 Tahun 2025 maupun Peraturan Pemerintah masing-masing PP Nomor 10, 15 dan 16 …
Continue reading “DAM DIM: Duet Duo Super Holding Dalam Orkestra BPI Danantara”