Laurences Aulina Pada tanggal 23 Maret 2020 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya yang merupakan acuan bagaimana sidang dilaksanakan. Dalam konteks ini, SEMA menyebutkan bahwa terhadap perkara-perkara …
Category Archives: Legal News & Events
LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT
Randy Ramadhan Saat ini dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Untuk itu Indonesia harus mampu menyesuaikan diri agar tidak masuk ke dalam jurang digital divide, yakni keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Penyesuaian dilakukan pemerintah melalui proses transformasi menuju e-government dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. …
Continue reading “LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT”
Legalitas Pemberian Kuasa Secara Lisan
Feril Hamdani S.H Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa berdasarkan pasal 1792 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan penjelasan di atas maka Kuasa dapat disimpulkan sebagai salah satu jenis Persetujuan/Perjanjian maka untuk sahnya pemberian kuasa …
PEMERINTAH TUGASKAN PT PGN TBK UNTUK PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL
By: Andri Frandoni, S.H., Pada tanggal 8 April 2020, Kementerian ESDM telah mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 85 K/16/MEM/2020 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara TBk Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (“Kepmen ESDM 85/2020”). Melalui Kepmen ESDM 85/2020 …
PEMERINTAH RESMI MENETAPKAN HARGA GAS INDUSTRI SEBESAR US$ 6/MMBTU
Andri Frandoni, S.H. Menindaklanjuti rencana kebijakan Presiden Republik Indonesia untuk menurunkan harga gas untuk industri, pada tanggal 6 April 2020, Kementerian ESDM telah resmi mengundangkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri (“Permen ESDM No. 8/2020”). …
Continue reading “PEMERINTAH RESMI MENETAPKAN HARGA GAS INDUSTRI SEBESAR US$ 6/MMBTU”
SIMPUL KPBU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Andri Frandoni, S.H. Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 260 K/05/MEM/2019 tentang Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“Kepmen ESDM 260/2019”), maka Kementerian ESDM telah sah memiliki simpul KPBU sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan …
Continue reading “SIMPUL KPBU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL”
Keputusan Menteri ESDM Tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) Untuk Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG Serta Penugasan PT PLN (Persero) Untuk Melakukan Konversi Penggunaan BBM Dengan LNG Pada Penyediaan Tenaga Listrik
Andri Frandoni, S.H. Pada tanggal 10 Januari 2020, Kementerian ESDM telah mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No. 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Infrasturktur Liquefied Natural Gas (LNG), Serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak Dengan Liquefied Natural Gas (LNG) Dalam Penyediaan Tenaga Listrik (“Kepmen ESDM 13/2020”). Kepmen ESDM 13/2020 ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Republik …
SANKSI HUKUM ATAS PERUSAHAAN YANG TIDAK MENERAPKAN PSBB
Feril Hamdani S.H Pelaksanaan PSBB dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 Tahun 2020 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 Tahun 2020 untuk Wilayah Jawa Barat dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/249/2020 Tahun 2020 untuk wilayah Provinsi Banten. Pelaksanaan PSBB kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang …
Continue reading “SANKSI HUKUM ATAS PERUSAHAAN YANG TIDAK MENERAPKAN PSBB”
Upaya Pra Peradilan di Indonesia
Randy Ramadhan Dalam proses penegakan hukum pidana pada kenyataannya sering terjadi orang ditangkap dan ditahan tanpa adanya surat perintah penangkapan dan/atau penahanan, bahkan proses penangkapannya sering pula dilakukan tanpa mengindahkan hak-hak asasi manusia, atau melanggar pasal 18 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, terkait asas praduga tak bersalah, yang berbunyi ; ”Setiap orang …
ALASAN FORCE MAJEUR DALAM PHK KARENA PANDEMI VIRUS COVID-19
Laurences Aulina Dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagian besar perusahaan menggunakan alasan Force Majeur sebagaimana diatur dalam Pasal 164 (1) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika kita mengupas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 lebih dalam lagi, akan menemukan suatu ketentuan yang “bersinggungan” dengan hal ini, yakni Pasal 61 ayat (1) huruf d beserta Penjelasannya. Pasal …
Continue reading “ALASAN FORCE MAJEUR DALAM PHK KARENA PANDEMI VIRUS COVID-19”