Kenny Wiston Law Offices

Bunga Steviane

Bila Anda adalah seorang Warga negara Asing yang sudah selama 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia serta berkeinginan menjadi Warga Negara Indonesia, maka Anda dapat mengajukan Pewargenagaraan Indonesia kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 (“UU No. 12 Tahun 2006”) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (“PP No. 2 Tahun 2007”) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“PP No. 45 Tahun 2016”) Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia (“PERMEN No. 36 Tahun 2016”).

1.     Persyaratan memperoleh kewarganegaraan Indonesia

A.     Pasal 9 UU No. 12 Tahun 20016 menyebutkan:

“Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.     Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

b.     Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia  paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;

c.     Sehat jasmani dan rohani;

d.     Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;

e.     Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

f.      Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;

g.     Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

h.     Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara”.

B.     Pasal 9 PP No. 2 Tahun 2007 jo. Pasal 2 ayat 3 PERMEN No. 36 Tahun 2016 antara lain menyebutkan:

“Orang Asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 12 Tahun 20016 dapat mengajukan permohonan Pewarganegeraan kepada Presiden melalui Menteri;

C.    Pasal 4 PERMEN No. 36 Tahun 2016 menyebutkan:

“Permohonan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas,maka diketahui bahwa Orang Asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 12 Tahun 20016 dapat mengajukan permohonan Pewarganegeraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM dan dilakukan secara secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2.     Tata Cara serta waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan pewarganegaraan.

A.     Pasal  5 PERMEN No. 36 Tahun 2016 menyebutkan:

(1)    Dalam mengajukan permohonan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemohon harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

a.     fotokopi akta kelahiran Pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

b.     fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang:

c.     fotokopi akta kelahiran suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

d.     fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

e.     fotokopi akta perkawinan/buku nikah Pemohon dari suami atau isteri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

f.      asli surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;

g.     asli surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;

h.     asli surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan jika Pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia maka yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraannya;

i.       asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;

j.       pas foto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang warna merah, berpakaian rapi dan sopan; dan

k.     asli bukti pembayaran permohonan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia.

(2)    Dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan secara elektronik diterima.

B.     Pasal 6 ayat 3 PERMEN No. 36 Tahun 2016 menyebutkan:

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dokumen fisik diterima”.

C.    Pasal 7 PERMEN No. 36 Tahun 2016 menyebutkan:

(1)    Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen fisik, Menteri memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk dilengkapi.

(2)    Kekurangan kelengkapan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

(3)    Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen fisik, permohonan ditolak.

(4)    Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Pemohon secara elektronik.

D.    Pasal 8 PERMEN No. 36 Tahun 2016

“Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5”.

E.     Pasal 9 PERMEN No. 35 Tahun 2016

(1)    Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan mengenai memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(2)    Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.

(3)    Menteri menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perwakilan negara asal Pemohon.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa Orang Asing yang hendak mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia maka wajib melengkapi dokumen kelengkapan sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 PERMEN No. 36 Tahun 2016 serta diunggah secara secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selanjutnya, dokumen kelengkapan fisik tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan secara elektronik diterima.

Setelah dokumen kelengkapan fisik diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, prosedur selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen fisik yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dokumen fisik diterima. Dalam hal hasil pemeriksaan tersebut terdapat kekurangan kelengkapan dokumen fisik, Menteri memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen dan pemohonan memiliki waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemerbitahuan dan apabila pemohon melewakti jangka waktu yang ditetapkan maka permohonan akan ditolak.

Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan mengenai memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.

3.     Biaya resmi pengurusan perpindangan pewarganegaraan

1.     Pasal 12 ayat 1 UU  No. 12 Tahun 2006 menyebutkan:

“Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya”

2.     Butir H ayat 1 Kewarganegaraan Lampiran PP No. 45 Tahun 2016 menyebutkan:

“Pewarganegaraan/Naturalisasi berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing per permohonan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- lima puluh juta Rupiah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diketahui bawa biaya resmi permohonan pewarganegaraan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- lima puluh juta Rupiah.

Selamat mencoba.

 

 

Kenny Wiston, SH,. LL.M*

Paradigma Pemberian Hak berbeda dengan Paradigma Penegakan Hak. Unsur Perbedaan akan dicari sebanyak-banyaknya di dalam Pemberian Hak sedangkan unsur Persamaan akan dicari sebanyak-banyaknya di dalam Penegakan Hak. Paradigma Pemberian Hak tidak serta merta dapat meniadakan tidak adanya pelanggaran hak.

Tidak heran apabila para penyidik Polri bingung pada saat menangani pemeriksaan seorang tersangka atas pelanggaran hak cipta dimana si tersangka ternyata memiliki sertifikat Desain Industri yang sama dengan ciptaan yang dipersangkakan terhadapnya. Hal demikian mengakibatkan mandeknya proses penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta dengan dalih si tersangka juga memiliki alas hak yang nota bene sama dengan hak cipta milik orang lain yang dipersangkakan terhadap dirinya.

Mengapa sampai terjadi demikian? Bukankah Hak Cipta dan Desain Industri merupakan dua rezim yang berbeda? Untuk menjawab pertanyaan tersebut mari kita simak bersama berikut ini.

Perlindungan Hak Cipta dan Desain Industri

Perlindungan Hak Cipta diberikan untuk karya seni, sastra, ilmu pengetahuan dan hak-hak terkait sedangkan perlindungan Desain Industri diberikan untuk suatu bentuk (tiga dimensi), konfigurasi (tiga dimensi), komposisi (dua dimensi; garis, warna, garis dan warna), gabungan tiga dimensi dan dua dimensi (bentuk dan konfigurasi; konfigurasi dan komposisi; bentuk dan komposisi; bentuk, konfigurasi dan komposisi).

Perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis saat ekspresi nyata terwujud dan tanpa pendaftaran (deklaratif). Sedangkan perlindungan Desain Industri diberikan berdasarkan pendaftaran terhadap desain yang baru (konstitutif). Karya cipta merupakan sebuah karya master piece dan tidak diproduksi secara massal sedangkan Desain Industri diproduksi massal.

Perlindungan Hak Desain Industri

Syarat Desain Industri yang mendapatkan perlindungan:

1. Memenuhi persyaratan substansi:

A. Kreasi Desain Industri yang memberikan kesan estetis (Ps.1 UU No. 31/2000). Kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna atau kombinasinya yang memberikan kesan estetis. Kreasinya bukan semata-mata fungsi atau teknis ( Ps. 25 (1) perjanjian TRIPs);

B. Kreasi Desain Industri yang dapat dilihat dengan kasat mata. Lazimnya suatu kreasi Desain Industri harus dapat dilihat jelas dengan kasat mata (tanpa menggunakan alat bantu), dimana pola dan bentuknya jelas. Jadi kesan indah/estetisnya ditentukan melalui penglihatan bukan rasa, penciuman dan suara;

C. Kreasi Desain Industri yang dapat diterapkan pada produk industri & kerajinan tangan (Ps.1 UU no. 31/2000). Dapat diproduksi secara massal melalui mesin maupun tangan. Jika diproduksi ulang memberikan hasil yang konsisten;

D. Kreasi Desain Industri yang baru (Ps.2 (1) UU No. 31/2000). Tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (bila dg hak prioritas) dan telah diumumkan/digunakan baik di Indonesia atau di luar Indonesia (Ps. 2 (2) & Ps. 2 (3) UU No.31/2000). Baru dinilai dari sudut kreasi dan/atau produknya. Nilai kemiripan, nilai kreatifitas, dan nilai karakter individu suatu desain industri tidak diatur dalam UU No.31/2000). Nilai baru/kebaruan maknanya nilai tidak identik atau berbeda atau tidak sama atau tidak identik dengan “pengungkapan” yang telah ada sebelumnya;

E. Kreasi Desain Industri yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan (Ps.4 UU no. 31/2000).

2. Memenuhi persyaratan administrasi/ formalitas
(Ps. 11, 13, 14, 15, 16, 17 & Ps.19 (1) UU no.31/2000)

3. Tidak ditarik kembali permohonannya (karena memenuhi persyaratan permohonan – Ps. 20 (1) & Pemohon tidak menarik permohonannya – Ps.21 UU No.31/2000)

Agar permohonan pendaftaran desain industri anda dapat diberikan (granted) pastikan persyaratan di atas terpenuhi. Untuk mendapatkan nilai baru atau kebaruan cari perbedaan sebanyak-banyaknya terhadap desain yang telah ada sebelumnya.

Penegakkan Hak Desain Industri

Pembatalan

Pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat dilakukan karena:
a. permintaan pemegang hak Desain Industri;
b. berdasarkan gugatan pembatalan.

Pembatalan pendaftaran Desain Industri atas kehendak pemegang hak yang ditujukan ke Ditjen HKI harus melampirkan persetujuan tertulis dari penerima lisensi.

Gugatan pendaftaran Desain Industri oleh pihak ketiga harus diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat atau apabila pemegang hak berdomisili di luar wilayah Indonesia gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Adapun yang menjadi objek pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan adalah karena:
a. permohonan Desain Industri yang diberikan dianggap tidak baru (bertentangan dengan Pasal 2). Harus disimak apakah barang atau produk, bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna sama atau tidak sama dengan desain pembanding yang relevan;
b. permohonan Desain Industri yang diberikan dianggap bertentangan dengan UU yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan (Pasal 4).

Pelanggaran Hak Desain Industri

Dalam hal terjadi pelanggaran hak, perlu difikirkan dan disiapkan strategi yang matang sebelum melakukan upaya hukum (gugatan pembatalan, gugatan ganti rugi dan tuntutan pidana).

Gugatan Pembatalan karena Desain Industri pihak lain terdaftar bukanlah satu-satunya pilihan terbaik bagi kita yang tidak memiliki sertifikat Desain Industri. Misalnya, perusahaan pulpen A dari Eropa yang sudah terkenal memperoleh perlindungan Desain Industri untuk 52 negara sementara di Indonesia permohonan Desain Industri nya ditolak karena perusahaan B (lokal) telah terlebih dahulu memperoleh sertifikat pendaftaran Desain Industri untuk desain yang sama atau identik dengan desain milik perusahaan A. Apabila diajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dasar Desain Industri tersebut tidak baru maka chance untuk dibatalkan desain tersebut sangat besar. Apabila perusahaan A berhasil membatalkan desain pulpen milik perusahaan B tersebut maka desain tersebut menjadi milik umum (public domain). Akibat hukumnya, setiap orang termasuk perusahaan A itu sendiri berhak menggunakan desain pulpen tersebut. Perusahaan A tidak akan bisa memperoleh seritifikat Desain Industri dari Ditjen HKI karena sudah ada pengungkapan sebelumnya (tidak baru) jika hendak mengajukan permohonan pendaftaran desain pulpen tersebut. Apabila sampai terjadi kondisi seperti ini maka perusahaan A akan rugi sendiri. Mengapa? Karena ia akan kalah bersaing dengan produk impor dari Cina yang harganya jauh lebih murah untuk desain yang sama di pasaran Indonesia. Lantas apa solusinya? Alternatif Dispute Resolution (negosiasi, mediasi, konsiliasi) adalah pilihan lebih baik (Pasal 47). Dengan membeli desain milik perusahaan B, market untuk Indonesia masih bisa dimonopoli oleh Perusahaan A dengan hak mengijinkan (memberi lisensi) dan melarang pihak lain untuk menggunakan desain miliknya.

Cross Rezim Penegakkan Hak Desain Industri dan Hak Cipta

Apakah pilihan tersebut di atas merupakan solusi terbaik dalam kasus dimana anda memiliki hak cipta atas suatu motif atau karya seni dimana motif dan karya seni anda ternyata didaftar oleh perusahaan B secara diam-diam sebagai Desain Industri miliknya? Kebetulan permohonan Desain Industri Perusahaan B yang sama dengan hak cipta atas motif anda terdaftar di Ditjen HKI.

Dalam kasus seperti ini banyak pros and cons dikalangan praktisi HKI. Sebagian menyatakan iya dan sebagian tidak. Bagi yang pro mereka menyatakan lebih baik mencari makan bersama ikan hiu dari pada berebut makanan dengan ikan hiu. Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah pilihan lebih baik. Anda tidak perlu pusing dengan proses litigasi dan lebih mengirit biaya dan waktu. Toh, bisa jalan sendiri-sendiri karena masing-masing pihak memiliki alas hak. Sebaliknya, bagi yang con mereka menyatakan mengapa ADR? Kan jelas telah terjadi pelanggaran hak cipta walaupun perusahaan B memiliki sertifikat Desain Industri. Hal ini berbeda dengan contoh kasus di atas (Desain Industri v Desain Industri). Yang jelas ini kasus Hak Cipta v Desain Industri. Anda memiliki hak cipta jauh sebelum perusahaan B memiliki sertifikat Desain Industri. Adanya alas hak tidak berarti tidak adanya pelanggaran.

Apabila hal ini dilaporkan ke polisi untuk diproses pidananya, jangan heran kalau penyidik polisi sendiri bingung. “Dimana unsur pidananya? kan sama-sama memiliki alas hak,” begitulah gumaman seorang penyidik yang memeriksa kasus ini. Lebih jauh lagi, penyidik akan meminta anda untuk mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri milik perusahaan B tersebut terlebih dahulu.

Ada benarnya dan tidak benarnya anjuran penyidik tersebut. Apabila anda berhasil membatalkan Desain Industri milik perusahaan B karena tidak baru maka hal ini akan memudahkan pemeriksaan pidana dan pekerjaan penyidik. Namun, upaya anda akan sia-sia apabila setelah pembatalan Desain Industri tersebut ternyata perusahaan B tidak lagi menggunakan desain tersebut. Penyidik akan dengan mudah menyimpulkan tidak ada pelanggaran.

Menurut hemat penulis, dalam kasus cross rezim seperti ini, terlalu dini bagi penyidik untuk menyimpulkan demikian. Ada atau tidak ada pelanggaran baru akan terlihat pada acara pembuktian di pengadilan kelak. Proses pidana tetap harus dijalankan tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya putusan pembatalan Desain Industri. Biarkan para pihak membuktikan siapa yang terlebih dahulu memiliki hak di acara pembuktian nanti dan biarkan pengadilan yang memutuskan ada tidaknya pelanggaran hak cipta dalam kasus cross rezim seperti ini.

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Jenis-Jenis Talak Dan Hak Ayah Memperoleh Hak Asuh/Hadhanah

Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa sudah menjadi kehendak dari orang-orang yang melangsungkan perkawinan agar perkawinannya berlangsung terus menerus dan hanya terputus apabila salah seorang baik suami ataupun istri meninggal dunia. Namun dalam kenyataan, banyak pasangan suami istri yang terpaksa harus putus ikatan perkawinannya di tengah jalan

Randy Ramadhan*

Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia, seperti yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU No. 1 Tahun 1974”), yang berbunyi: “Tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena perkawinan/pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berarti dalam rumah tangga itu seharusnya tercipta adanya hubungan yang harmonis antara suami istri dan anggota keluarganya berdasarkan adanya prinsip saling menghormati (menghargai) dengan baik, tenang, tenteram dan saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang.

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang yang menjadi performance merupakan idaman bagi setiap pasangan suami istri merupakan upaya yang tidak mudah, tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal dan berakhir dengan sebuah perceraian. Kenyataan tersebut di atas membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup dalam rumah tangga bukanlah merupakan perkara yang mudah untuk dilaksanakan.

Keberadaan institusi perkawinan menurut Hukum Islam dapat terancam oleh berbagai perbuatan para pelaku perkawinan itu sendiri, baik itu dilakukan pria maupun oleh wanita. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat merusak perkawinan, terhentinya hubungan untuk bebarapa saat, dalam waktu yang lama bahkan terputus untuk selamanya, sangat bergantung pada jenis perbuatan yang mereka lakukan. Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa sudah menjadi kehendak dari orang-orang yang melangsungkan perkawinan agar perkawinannya berlangsung terus menerus dan hanya terputus apabila salah seorang baik suami ataupun istri meninggal dunia. Namun dalam kenyataan, banyak pasangan suami istri yang terpaksa harus putus ikatan perkawinannya di tengah jalan.

Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 membagi sebab-sebab putusnya perkawinan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 38 atau dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) pasal 113, perkawinan dapat putus karena adanya hal-hal berikut:

1.   Kematian

Hukum perkawinan Agama Islam menentukan bahwa apabila salah seorang di antara kedua suami istri meninggal dunia, maka telah terjadi perceraian dengan sendirinya. Dimulai sejak tanggal meninggal tersebut.

2.   Perceraian

Ada dua macam perceraian yang menyebabkan bubarnya perkawinan. Yaitu perceraian karena talak (cerai talak) dan perceraian karena gugatan (gugat cerai).

a)  Perceraian Karena Talak (Cerai Talak)

Pertanyaan: Ada berapa jenis talak yang dapat menjadi dasar cerai di pengadilan agama?

Menurut pasal 66 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam kepada pengadilan guna menceraikan istrinya dengan penyaksian ikrar talak. Sedangkan talak menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 117 adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama dan menjadi sebab putusnya perkawinan.

Jenis-jenis Talak

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa jenis talak yang menyebabkan putusnya perkawinan. antara lain:

a.   Talak Raj’i, yaitu talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah (pasal 118 KHI).

b.   Talak Ba’in Sughra, yaitu talak yang tidak boleh rujuk namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah (pasal 119 KHI). Talak Ba’in Sughra adalah talak yang terjadi qabla al dukhul, talak dengan tebusan atau khulu’, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

c.   Talak Ba’in Kubra, yaitu talak untuk yang ketiga kalinya. Tidak boleh dirujuk dan tidak boleh dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da al dukhul dan masa iddah. (pasal 120 KHI).

d.   Talak Sunni adalah talak yang dibolehkan. Yaitu talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. (pasal 121 KHI).

e.   Talak Bid’i adalah talak yang dilarang. Yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri. (pasal 122 KHI).

b)  Perceraian Karena Gugatan (Gugat Cerai)

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat (1), gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama setempat kecuali si istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami.

3.   Putusan Pengadilan

Untuk masalah yang satu ini sebetulnya tidak serumit yang kita bayangkan. Karena pada dasarnya putusan sidang bisa menjadi alasan bubarnya suatu perkawinan apabila dilandasi adanya suatu kemaslahatan yang harus dituju dan ditegakkan. Sebagai satu contoh kasus apabila seorang istri ditinggal suaminya ke medan perang dan tidak kembali selama 10 tahun sehingga dinyatakan hilang, maka karena ini si istri meminta kejelasan statusnya kepada pengadilan. Sebab hal inilah pengadilan berhak memutuskan status si istri tersebut dengan membubarkan perkawinannya demi kemaslahatan dirinya dan keluarganya.

Selanjutnya ada dua akibat yang muncul apabila terjadi perceraian antara suami istri. Pertama adalah akibat bagi istri dan harta kekayaan dan yang kedua adalah akibat bagi anak-anak yang belum dewasa. Perceraian berakibat pada adanya pembagian hak-hak antara bekas suami dan bekas istri menyangkut masalah hak asuh anak maupun pembagian harta. Akibat yuridis yang timbul akibat cerai talak adalah :

1.   Menurut Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak adalah bapaknya. Namun apabila bapaknya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memutuskan bahwa ibunya ikut menanggung biaya tersebut. Jika terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, maka pengadilan yang berhak memberi keputusan. Pengadilan juga berhak mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.

2.   Menurut Pasal 149 KHI, apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka suami wajib melunasi mahar (yang terhutang) seluruhnya apabila istrinya sudah dicampuri, dan setengah bagi istri yang belum dicampuri. Kemudian bekas suami wajib memberikan mut’ah berupa uang atau benda kepada bekas istri kecuali belum dicampuri. Selain itu ada juga kewajiban memberi nafkah berupa maskan dan kiswah selama bekas istri dalam masa iddah kecuali jatuh talak ba’in atau nusyuz sedang bekas istri dalam keadaan hamil. Serta adanya kewajiban memberikan biaya hadhanah bagi anak di bawah umur 21 tahun.

3.   Hak Penguasaan Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menurut Pasal 156 KHI, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :

a)   Wanita-wanita dalam garis lurus ibu

b)   Ayah

c)   Wanita-wanita dalam garis lurus ayah

d)   Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

e)   Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

f)    Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

Sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih hadhanah dari ibu atau ayahnya. Pengadilan berhak memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang berhak hadhanah pula apabila keselamatan jasmani dan rohani anak tidak terjamin meskipun nafkah hadhanah sudah terpenuhi. Hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun jika terjadi perceraian adalah menjadi hak ibunya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 huruf a KHI.

Pertanyaan: Apakah ayah dapat diberikan hak hadhanah untuk mengasuh anak-anak yang masih dibawah 12 tahun?

Terdapat beberapa putusan pengadilan agama yang mengutip Yurisprudensi MARI Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “… prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah “semata-mata siapa yang paling berhak” akan tetapi adalah “semata-mata untuk kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak.”.

Perhatikan pula ketentuan Pasal 2 huruf (b) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan dimaksud menurut penulis adalah termasuk termasuk pemeliharaan/hadhanah anak.

Terdapat putusan Pengadilan Agama Pandan No. 0044/Pdt.G/2016/Pa.Pdn tanggal 6 April 2016 yang memberikan hak hadhanah kepada suami dengan mendasarkan pada pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang menyatakan bahwa:

“Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”.

Walaupun putusan tersebut di atas dijatuhkan dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon (pihak istri), namun demikian pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dapat dijadikan referensi hak asuh/hadhanah yang diberikan kepada ayah/suami.

Kesimpulan:

Sesuai ketentuan KHI, terdapat 5 (lima) jenis talak dengan prasyaratnya dan akibat hukumnya masing-masing, yaitu, (i) Talak Raj’i (Pasal 118 KHI), (ii) Talak Ba’in Sughra (Pasal 119 KHI), (iii) Talak Ba’in Kubra (Pasal 120 KHI), (v) Talak Sunni (Pasal 121 KHI), dan (vi) Talak Bid’i (Pasal 122 KHI).

Pada prinsipnya, hak hadhanah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun jika terjadi perceraian adalah menjadi hak ibunya (Pasal 105 huruf a KHI). Hak hadhanah dapat diberikan kepada suami/ayah si anak dalam hal dapat dibuktikan bahwa hal tersebut adalah untuk kepentingan terbaik si anak dan terdapat kondisi ibu yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diuraikan di atas.

*Junior Associate

Kenny Wiston

Introduction

Recently, there has been a massive growth in the registration of domain names, many of which consist of trademarks of the registrant. Because of their accessibility, domain names are the preferred way to specify an address to a computer. While designed to serve the function of enabling users to locate computer addresses in an easy manner, domain names have acquired a further significance as business identifiers and, as such, have come into conflict with the system of business identifiers i.e. trademarks that existed before the arrival of the Internet and that are protected by intellectual property rights.

The tension between domain names, on the one hand, and intellectual property rights particularly trademarks, on the other hand, have led to numerous problems that raise challenging policy questions. These policy questions have new dimensions that are a consequence of the intersection of a global, multipurpose medium, i.e. the Internet, with systems designed for the physical, territorial world. With domain name registration tending to operate on a first come first served basis, the potential for disputes over rights to a domain name, particularly those that constitute trademarks, has also inevitably increased.

The tension that exists between the nature of the two systems has been exacerbated by a number of predatory and parasitical practices that have been adopted by some to exploit the lack of connection between the purposes for which the Domain Name System (DNS) was designed and those for which intellectual protection exists. These practices include the deliberate, bad faith registration as domain names of well-known and other trademarks in the hope of being able to sell the domain names to the owners of those marks, or simply to take unfair advantage of the reputation attached to those marks.

Disputes, however, arise over registration of conflicting domain names innocently as well as fraudulently .

Definition and Terminology of Well-Known Mark

The concept of a well-known mark was, in fact, developed in the context of Article 6bis of the Paris Convention to provide owners of marks, which were widely known in the marketplace but not registered, with a measure of protection against later registrations of the same mark by others.

It should, nonetheless, be recognised that well-known status cannot be pinpointed with precision by a bright-line definition. Courts and commentators use a variety of terms to refer to well-known marks or various categories of them, including notorious, famous, highly renowned, highly reputed and exceptionally well-known. These terms indeed have such a large degree of overlap which may lead to a fair amount of confusion. The better view seems to be one that focuses on the universal term provided in Article 6bis of the Paris Convention of a well-known mark: marque notoriement connue, notorisch bekannte marke, marchio notoriamente conosciuto or marca notoriamente conocida. The ordinary dictionary meaning of well-known according to Merriam Webster and the Oxford English Dictionary is, among others, widely known and known to many. According to the International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI), a well-known mark is a mark which is known to a large part of the public, being associated with the article or the service in the mind of the public, as indicating their origin.

Nevertheless, an interesting development is Article 16(3) of the TRIPs Agreement which provides that Article 6bis of the Paris Convention shall apply mutatis mutandis to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trade mark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trade mark and provided that the interests of the owner are likely to be damaged by such use.

When Is A Mark Well-Known?

In trying to establish internationally recognised criteria to determine whether a mark is well-known or not, Frederick Mostert summarised a common set of factors that has evolved from an analysis and comparison of guidelines from many different countries. In brief these are as follows:

(i) The degree of recognition of the mark
This can be established directly, by unsolicited requests from third parties such as potential licencees, manufacturers and other users or consumers of the goods or services which bear the mark. Alternatively it can be proven by survey evidence. This degree of recognition is the very essence of establishing a famous or well-known status and can be done is various ways. The following additional factors are a non-exhaustive set of guidelines which has emerged to assist with assessing the degree of recognition acquired by the mark in question.

(ii) The extent to which the mark is used and the duration of the use
As well as volume of sales, and depth of market penetration, the market share of the goods or services for which the mark is used will also be useful.

(iii) The extent and duration of advertising and publicity accorded to the mark
The effectiveness of the advertising is very important in producing a well-known mark. It can happen overnight, or over a long period, and can spill over into other territories, jurisdictions, and fields of goods or services.

(iv) Factors which may determine the mark’s geographical reach locally, regionally and worldwide
Included in these are the extent to which the mark is recognised, used, advertised, registered and enforced geographically. Other significant factors could be the use in another country sharing the same language or media, along with the owner’s effort to register and enforce the mark worldwide.

(v) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark
The demonstration of distinctiveness can assist in supporting a broader scope of protection for the mark on non-competing goods. Insofar as the distinctiveness of the mark is dependent upon its exclusivity, such determination coincides with the next factor to be considered.

(vi) The degree of exclusivity of the mark and the nature and extent of use of the same or a similar mark by third parties
The multiple use by several parties of the same mark is likely to indicate that wide reputation or fame does not attach to any one of them, except perhaps in a narrow field of use within a specific market. This is significant in a dilution case where the less exclusive a mark, the more unlikely the chances it will become even more diluted by a third party use on non-competing goods.

(vii) The nature of the goods or services and the channels of trade for the goods or services which bear the mark
The channel of trade which help to broaden or narrow the exposure of the consuming public to the mark, could have an effect on the protection afforded on non-competing goods or services.

(viii) The degree to which the reputation of the mark symbolises quality goods
This is relevant in dilution cases where tarnishing is involved.

(ix) The extent of the commercial value attributed to the mark
In some cases, the asset value given to the mark by financial institutions could be reflective of its reputation and fame. Whether a mark is well-known or not should be assessed case by case. It is the overall picture which emerges from the application of all these criteria which will determine whether a mark is considered famous in the marketplace.

Kenny Wiston

Introduction
A surety bond is a three-party agreement whereby the surety company guarantees the obligee (owner) that the principal (contractor) will perform a contract.

In construction, contract surety bonds are provided to an obligee (typically the construction project owner) by licensed surety companies that commit their assets to support the performance and financial obligations of the principal (typically the contractor or subcontractor). General contractors may also serve as the obligee when bonding subcontractors. Contract surety bonds are a preferred method of guaranteeing the performance or financial obligations of others. Surety bonds used in construction include bid, performance, and payment bonds as well as supply and maintenance bonds. Construction owners, contractors, lenders, public officials, and others involved in the construction project need to know about the companies that issue surety bonds and the role of the surety bond producer.

There are three primary types of contract surety bonds. The bid bond provides financial assurance that the bid has been submitted in good faith and that the contractor intends to enter the contract at the price bid and provide the required performance and payment bonds. The performance bond protects the owner from financial loss should the contractor fail to perform the contract in accordance with its terms and conditions. The payment bond guarantees that the contractor will pay certain workers, subcontractors, and suppliers.

Unlike other types of insurance, which maintain deductibles and charge premiums based on the probability of expected loss, surety companies do not expect a loss. The surety bond premium is a fee for underwriting or prequalifying the contractor.
In Indonesia, hoever, the surety bond is less popular compared to bank letters of credit. Perhaps, obligees especially foreign investors are reluctant to use this insurance product due to uncertainty in the law in the event of defaults.

This article discusses legal aspects of suretyship in Indonesia especially when default does occur because of failure to perform, many times because the contractor is experiencing some type of insolvency which results in failure to pay subcontractors and suppliers and also provides some tips to prospective surety bond holders in Indonesia as to what rules should be included and/or exempted in a bonded contract before agreeing to accept and conclude the bonded contract in order to secure their claims.

Surety Companies: What They Are & How to Find Out About Them
Contract surety bonds are a preferred method of guaranteeing the performance or financial obligations of others. In construction, contract surety bonds are provided to an obligee (typically the construction project owner) by licensed surety companies that commit their assets to support the performance and financial obligations of the principal (typically the contractor or subcontractor). General contractors may also serve as the obligee when bonding subcontractors. Surety bonds used in construction include bid, performance, and payment bonds as well as supply and maintenance bonds. Construction owners, contractors, lenders, public officials, and others involved in the construction project need to know about the companies that issue surety bonds and the role of the surety bond producer.

What is a Surety Company?
Most large property and casualty insurance companies have surety departments. In addition, there are some companies for which surety bonds make up all or most of their business. In either case, in order for a company to write a surety bond in the United States, it must be licensed by the insurance department of one or more states. Although there are some exceptions, generally a surety company must be licensed by the state in which it is doing business or by the state where the obligation guaranteed by the bond is being performed.

It is the surety company’s thorough prequalification process that greatly reduces the likelihood of contractor default. The surety company underwriter takes an in-depth look at the contractor’s entire business operations – credit history and financial strength, experience, equipment, work in progress, and management capability – and must be satisfied that the contractor is capable of completing the project before issuing a bond. Should the contractor experience difficulties on a project, it is possible for the surety company to assist the contractor before a default occurs. Surety companies may offer financial assistance or technical expertise to get a project back on track. The owner may not even be aware of the surety’s involvement.

In the unfortunate event that the owner declares the contractor in default, the surety must investigate the claim, analyze all options, and choose a course of action. If the contractor is in a default situation, the surety may finance the original contractor or provide support to ensure project completion, arrange for a new contractor to complete the project, or pay the cost of completion.

In America, information about surety companies can be obtained from The Surety Association of America (SAA), (202) 463-0600, www.surety.org. SAA is a voluntary, non-profit, association of companies engaged in the business of suretyship. It presently has approximately 650 member companies that collectively underwrite the overwhelming majority of surety and fidelity bonds written in the United States. SAA is licensed as a rating or advisory organization in all states, District of Columbia, and Puerto Rico and has been designated by all state insurance departments except Texas as a statistical agent for the reporting of fidelity and surety experience. SAA represents its member companies before federal, state, and local government agencies.

Other sources of information about surety companies include:
Surety Bond Producers;
State Insurance Departments;
U.S. Department of the Treasury; and
A.M. Best Company

In Indonesia, there are only twenty two licensed companies which may issue surety bonds. This is based on the decision of the Minister of Finance No.761/KMK. 013/1992 and the Circular Letter of the Director of Insurance No. s.2272/DK/2001 dated 16 May 2001. In addition, there are only fifteen licensed insurance companies which may issue custom bonds by virtue of the decision of the Minister of Finance no.108/KMK.01/1995. You can check the listed companies attached to those ministerial decisions should you need to find out the names and details of the companies.

What Is the Role of a Surety Bond Producer?
Most surety bonds are issued through surety bond producers, also known as agents and brokers, who are knowledgeable about the surety and construction industries. Surety bond producers usually work in agencies that specialize in surety bonds or in insurance agencies that have a sub-specialty in surety bonds. In many instances, surety companies rely on surety bond producers to keep them informed of local and regional construction activities and trends. The professional surety bond producer usually maintains a business relationship with several surety companies, which enables the producer to match a contractor with an appropriate surety company.

The surety bond producer may help a contractor obtain surety bonds, and provide business advice, management consulting and technical expertise. The producer is an integral part of the contractor’s external advisory group, which may also include attorneys, bank officers, and auditors. By using his/her specialized knowledge of the construction industry, the producer assists the contractor in preparing for the surety company’s rigorous prequalification process. As a contractor develops a strong business relationship with a surety bond producer, a relationship will also develop between the contractor and surety company. A good surety company and surety bond producer will help a contractor maintain and increase its surety capacity.

Licensed Surety Companies in Indonesia

As stated above, the ground on which surety companies may issue surety bonds in construction works and trade financed by APBN is the decision of the Minister of Finance KMK RI no. 761/KMK.013/1992. In addition, the ground on which surety companies may issue customs bonds is the decision of the Minister of Finance KMK RI No. 108/KMK.01/1995. However, these ministerial decisions do not contemplate and elaborate the principles and procedures of issuing such surety bonds, but as called by the Minister of Finance, the principles per se should refer to the principles of insurance businesses set out by Law No. 22 of 1992.
Things You Should Know About Surety Bonding
An owner wants a contractor who runs a well-managed, profitable enterprise, keeps promises, deals fairly, and performs obligations in a timely manner. Prequalification of the contractor for a surety bond provides these assurances to the owner. The owner also wants protection in the event the contractor, for some reason, defaults on the contract. Surety bonds provide that protection.

1. The surety company’s financial resources are used to back the contractor’s commitment to completing the contract, thus enabling the contractor to acquire a contract with an owner. The owner receives guarantees from a financially responsible surety company licensed to transact suretyship that the contract will be fulfilled. Unlike other types of insurance, which maintain deductibles and charge premiums based on the probability of expected loss, surety companies do not expect a loss. The surety bond premium is a fee for underwriting or prequalifying the contractor.

2. The surety company’s rigorous prequalification of the contractor protects the owner and offers assurance to the lender, architect, and everyone else involved with the project that the contractor is able to translate the project’s plans into a finished project. Surety companies and surety bond producers have been evaluating contractor and subcontractor performance for more than a century. Their expertise, experience, and objectivity in prequalifying contractors is one of a bond’s strongest attributes. Before issuing a bond, the surety company must be fully satisfied, among other criteria, that the contractor has:
good references;
experience matching the requirements of the contract;
the ability to obtain the necessary equipment to do the work;
the financial strength to support the desired work program;
an excellent credit history; and
an established bank relationship and line of credit.

3. Construction is a very risky business. According to Dun & Bradstreet’s Business Failure Record, an average of 10,000 contractors fail each year, leaving a trail of unfinished private and public construction projects. Surety bonds offer assurance that the contractor is capable of completing the contract on time, within budget, and according to specifications. Specifying bonds not only reduces the likelihood of default, but with a surety bond, the owner has the peace of mind that a sufficient risk transfer mechanism is in place. The risks of construction are shifted from the owner to the surety company. If the owner declares the contractor in default, the surety then investigates.

4. Contractor default is an unfortunate, and sometimes unavoidable, circumstance. In the event of contractor failure, the owner must formally declare the contractor in default. The surety will conduct an impartial investigation before taking any action to avoid taking away the contractor’s legal recourse in the event that the owner improperly declares the contractor in default. When there is a proper default, the surety’s options often are spelled out in the bond. These options may include the right to re-bid the job for completion, bring in a replacement contractor, provide financial and/or technical assistance to the existing contractor, or pay the penal sum of the bond.

5. The cost of a performance bond is a one-time premium, which typically ranges from 0.5-2% of the contract amount, depending on the size and type of the project and the contractor’s bonding capacity. There is often no charge for the bid bond, and the payment bond may be issued at no additional charge when issued in conjunction with a performance bond.

6. To bond a project, the owner specifies the bonding requirements in the contract documents. Obtaining bonds and delivering them to the owner is the responsibility of the contractor who will consult with a surety bond producer.

7. Contract surety bonds:
assure project completion;
assure a qualified contractor on the project;
guarantee that the laborers, suppliers, and subcontractors will be paid;
relieve the private owner from the risk of financial loss arising from liens filed by unpaid laborers, suppliers, and subcontractors;
smooth the transition from construction to permanent financing by eliminating liens on private projects ;
help the contractor grow by increasing construction project opportunities and offering assistance and advice;
provide intermediaries – the surety company and surety bond producer – to whom the owner can air complaints and grievances;
lower the cost of construction in some cases by facilitating the use of competitive bids; and
Screen out unqualified contractors and irresponsible competition.

Surety bonds are an integral part of the construction process and should be considered by every owner undertaking such a risky venture.

Surety Bonds v Bank Letters of Credit
Although surety bonding is a part of the insurance industry, it shares some characteristics of bank credit. The surety company’s primary obligation is not to lend the contractor money. Rather, the surety company’s financial resources are used to back the contractor’s commitment to completing the contract, thus enabling the contractor to acquire a contract with an owner.

Bila Anda (pihak Istri) merasa bahwa perkawinan Anda tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan Gugatan Perceraian. Bagi yang beragama Islam, gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

1. Dimana Gugatan Diajukan?
Bila anda yang mengajukan gugatan perceraian, berarti anda adalah pihak Penggugat dan suami adalah Tergugat. Untuk mengajukan gugatan perceraian, anda atau kuasa hukum anda (bila anda menggunakan kuasa hukum) mendatangi Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat tinggal anda. Bila anda tinggal di Luar Negeri, gugatan diajukan di PA wilayah tempat tinggal suami. Bila anda dan suami anda tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat anda berdua menikah dulu, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 UU No 7/89 tentang Peradilan Agama)

2. Alasan dalam Gugatan Perceraian
Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian anda di Pengadilan Agama antara lain:
a. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya;
b. Suami meninggalkan anda selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas dan benar, artinya: suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan anda;
c. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
d. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya anda;
e. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya;
f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
g. Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul;
h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidaakharmonisan dalam keluarga.

(Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP No 9 tahun 1975)

3. Saksi dan Bukti
Anda atau kuasa hukum anda wajib membuktikan di pengadilan kebenaran dari alasan-alasan tersebut dengan:
a. Salinan Putusan Pengadilan, jika alasan yang dipakai adalah suami mendapat hukuman 5 (lima tahun) atau lebih (pasal 74 UU No. 7/1989 jo KHI pasal 135).
b. Bukti hasil pemeriksaan dokter atas perintah dari pengadilan, bila alasan Anda adalah suami mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tak mampu memenuhi kewajibannya (pasal 75 UU 7/1989)
c. Keterangan dari saksi-saksi, baik yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat yang mengetahui terjadinya pertengkaran antara anda dengan suami anda (pasal 76 UU 7/1989 jo pasal 134 KHI).

4. Surat-surat yang Harus Anda siapkan
• Surat Nikah asli
• Foto kopi Surat Nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dibubuhi materai, kemudian dilegalisir
• Foto kopi Akte Kelahiran anak-anak (bila punya anak), dibubuhi materai, juga dilegalisir
• Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru Penggugat (istri)
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta bersama, maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya seperti sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/pemohon), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor, kwitansi, surat jual-beli, dll.
Untuk itu, sangat penting untuk menyimpan surat-surat berharga yang anda miliki dalam tempat yang aman.

5. Isi Surat Gugatan
a. Identitas para pihak (Penggugat/Tergugat) atau persona standi in judicio, terdiri dari nama suami dan istri (beserta bin/binti), umur, tempat tinggal, hal ini diatur dalam pasal 67 (a) UU No. 7/1989. Identitas para pihak ini juga disertai dengan informasi tentang agama, pekerjaan dan status kewarganegaraan
b. Posita (dasar atau alasan gugat), disebut juga Fundamentum Petendi, berisi keterangan berupa kronologis (urutan peristiwa) sejak mulai perkawinan anda dengan suami anda dilangsungkan, peristiwa hukum yang ada (misalnya: lahirnya anak-anak), hingga munculnya ketidakcocokan antara anda dan suami yang mendorong terjadinya perceraian, dengan alasan-alasan yang diajukan dan uraiannya yang kemudian menjadi dasar tuntutan (petitum). Contoh posita misalnya:
• Bahwa pada tanggal…telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat di…
• Bahwa dari perkawinan itu telah lahir …(jumlah) anak bernama…, lahir di…pada tanggal…
• Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat sering sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut…
• Bahwa berdasarkan alasan di atas cukup bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian…dst
c. Petitum (tuntutan hukum), yaitu tuntutan yang diminta oleh Istri sebagai Penggugat agar dikabulkan oleh hakim (pasal 31 PP No 9/1975, Pasal 130 HIR).
Bentuk tuntutan itu misalnya:
a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
b. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat …sah putus karena perceraian sejak dijatuhkannya putusan oleh hakim;
c. Menyatakan pihak penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak dan berhak atas nafkah dari tergugat terhitung sejak tanggal…sebesar Rp….per bulan sampai penggugat menikah lagi;
d. Mewajibkan pihak tergugat membayar biaya pemeliharaan (jika anak belum dewasa) terhitung sejak….sebesar Rp….per bulan sampai anak mandiri/dewasa;
e. Menyatakan bahwa harta berupa….yang merupakan harta bersama (gono-gini) menjadi hak penggugat…
f. Menghukum penggugat membayar biaya perkara…dst

6. Gugatan Provisional (pasal 77 dan 78 UU No.7/89)
Sebelum putusan akhir dijatuhkan hakim, dapat diajukan pula gugatan provisional di Pengadilan Agama untuk masalah yang perlu kepastian segera, misalnya:
a. Memberikan ijin kepada istri untuk tinggal terpisah dengan suami.
b. Ijin dapat diberikan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul jika suami-istri yang bertikai tinggal serumah.
c. Menentukan biaya hidup/nafkah bagi istri dan anak-anak yang seharusnya diberikan oleh suami;
d. Menentukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
e. Menentukan hal-hal yang perlu bagi terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama (gono-gini) atau barang-barang yang merupakan harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan dahulu.
Agar Gugatan Memenuhi Syarat Formal Dan Agar Diterima Pengadilan, Konsultasikan Dengan Seorang Pengacara Atau Hubungi Kami